Hanya pejabat terpilih yang mendapatkan pelat nomor khusus berkode ZZ. Berikut deretan pejabat yang mendapatkan pelat nomor ZZ untuk kendaraan dinasnya.
Pelat nomor ZZ adalah pelat nomor khusus yang diberikan kepada pejabat. Tapi tidak semua pejabat bisa mendapatkan pelat nomor khusus tersebut untuk kendaraan dinasnya. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menjabarkan di kementrian/lembaga, pelat khusus hanya terbatas untuk menteri dan direktur jenderal. Sedangkan kendaraan dinas juga diatur secara spesifik.
“Pelat khusus ZZ untuk polisi, yang mendapatkannya adalah Kapolda dan pejabat utama boleh menggunakan ZZX. Sedangkan untuk TNI, Pangdam sampai pejabat utama dapat menggunakan ZZD. tapi di bawahnya, seperti Kapolres, hanya Kapolres yang berhak menggunakan pelat khusus, tidak ada di bawahnya yang diizinkan,” tutur Yusri.
Pelat khusus ZZ itu hanya diberikan bagi pejabat TNI, Polri, serta kementerian/lembaga setingkat eselon I dan eselon II. Umunya, pelat ZZ merupakan pengganti pelat nomor RF. Sebelumnya pelat RF diperuntukan bagi pejabat, namun pada kenyataannya banyak warga sipil yang menggunakannya juga karena bisa pesan pelat nomor cantik dengan biaya tertentu supaya mirip pejabat.
Selain itu, penerbitan pelat nomor RP dulu juga tidak dibatasi jumlahnya, beda dengan ZZ sekarang. Yusri berkata satu pejabat hanya berhak memiliki satu kendaraan dinas dengan pelar ZZ tersebut.
“Pelat khusus ZZ hanya diberikan bagi pejabat TNI, Polri, dan juga kementrian/lembaga setingkat eselon I dan eselon II. Satu orang pejabat hanya berhak mendapatkan satu kendaraan dinas dengan pelat khusus ZZ,” tambahnya.
Walaupun begitu, pengguna pelat nomor ZZ tidak berarti kebal aturan lalu lintas. Penggunanya wajib mematuhi aturan lalu lintas seperti warga sipil lainnya. Termasuk untuk aturan ganjil genap, dikatakan oleh Yusri tidak semua pelat nomor ZZ akan kebal aturan pembatasan pelat nomor di Jakarta itu.
“Pelat khusus ini tidak menghapus aturan ganjil-genap. Kapan nomor khusus ini tidak berlaku ganjil-genap? Hanya pada saat pejabat yang setiap para pejabat setiap pergerakannya dilakukan dengan pengawalan khusus. Contohnya, Panglima TNI menggunakan kode ZZT yang sedang dalam pengawalan, meskipun nomornya ganjil saat itu, tetapi jika hari itu genap, tetap diizinkan,”tutur Yusri.
Aturan lalu lintas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa poin penting dari aturan tersebut meliputi:
1. Hak Prioritas Pejalan Kaki
2. Batas Kecepatan
3. Hukum Minum dan Mengemudi
4. Helm
5. Pakaian dan Perlengkapan Keselamatan
6. Penggunaan Sabuk Keselamatan
7. Telepon Seluler
8. Lampu Kendaraan
9. Surat-Surat Kendaraan
10. Parkir
11. Penyalahgunaan Lampu Jauh
12. Penyeberangan Hewan
Itu hanya sebagian kecil dari aturan lalu lintas di Indonesia. Penting untuk selalu mematuhi aturan tersebut demi keselamatan bersama dan ketertiban lalu lintas.